Berita Internal, Berita Pemerintah

Seriusi Pembangunan Tol Laut, Pj Makmur Marbun Lakukan Koordinasi Ke Pemerintah Pusat

PENAJAM, Keinginan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun terkait adanya tol laut di wilayah Kabupaten PPU guna mempermudah akses masuknya barang dan logistik menuju daerah ini tidak hanya isapan jempol belaka.

Terbukti, selaku Pj Bupati PPU, Makmur Marbun langsung menggelar pertemuan dan koordinasi secara intensif dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmad Kaimuddin di Jakarta, Jumat (20/10/2023) belum lama ini.

Dikatakan Makmur Marbun, salah satu alasan pembangunan Tol Laut PPU adalah mempermudah akses masuknya barang dan logistik
serta menekan harga komoditi pangan di PPU agar tersedia dengan harga terjangkau. Hal ini dilakukan demi menjaga laju inflasi akibat peningkatan demografi penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan khususnya di wilayah PPU dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitarnya.

Sebagaimana diketahui, pelabuhan pemerintah di wilayah Kabupaten PPU ialah di pelabuhan Buluminung Penajam dan Balikpapan di pelabuhan Semayang.
Adanya tol laut di wilayah PPU agar pengiriman barang langsung dari daerah pengiriman dan bisa tiba dipelabuhan PPU, tidak lagi transit di Balikpapan.

Tol laut ini juga diharapkan membantu peningkatan perekonomian daerah, utamanya menambah volume bongkar muat hasil pertanian dan perikanan PPU ke Balikpapan dan Samarinda.

” Makanya rencana pembangunan tol laut ini langsung saya sampaikan kepada pak Deputi di Jakarta, kami berharap agar kami dibantu dan dapat segera terealisasi,” jelas Makmur Marbun.

Selama ini, barang, logistik atau pangan yang masuk ke PPU berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi, kemudian diturunkan dulu di Balikpapan lalu dari Balikpapan akan tersebar di beberapa pelabuhan, untuk selanjutnya diangkut ke PPU.

Proses pengiriman barang dan pendistribusian inilah yang memicu harga barang yang masuk ke PPU menjadi lebih mahal, karena ongkos distribusinya belum lagi waktu yang lebih lama sehingga mengakibatkan ketersediaan bahan pokok tidak bisa dikendalikan. (Humas6/Humprot/*DiskominfoPPU).