Berita Pemerintah

Pj Bupati PPU Hadiri Rapat Kerja Bupati/Walikota Se-Kaltim Dengan Pj Gubernur Kaltim

Balikpapan - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun turut hadir dalam rapat kerja (raker) Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang di gelar di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11) kemarin.

Raker dipimpin oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan sistematis satu data, yang membahas berbagai isu paralel di Kaltim dan merupakan catatan penting bagi kepala daerah.

Raker masih berlangsung dengan mengevaluasi capaian kinerja baik urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, tantribumlinmas dan lain sebagainya.

Akmal mengatakan berbagai kendala dan capaian harus disampaikan ke publik, sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita gunakan uang publik untuk kepentingan publik dan tentu harus kita pertanggungjawabkan ke publik juga,” tandas Akmal.

Adapun yang menjadi pembahasan penting terkait pendidikan, kesehatan, infrastrktur jalan dan antrian BBM (Bahan Bakar Minyak) di sejumlah SPBU di kabupaten dan kota di Kaltim, pekerjaan umum, sosial, tantribumlinmas, netralitas ASN dalam politik.

Ada beberapa catatan penting yang mengalami warning atau garis merah yakni Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu) baik dari segi pendidikan dan kesehatan.

Tambah Akmal Malik, rapat kerja akan di laksankan 3 bulan ke depan lagi, ini penting untuk mensinkronkan agar program-program pusat yang menjadi kewenagan propinsi disinkronkan menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan pemerintah daerah itu kan eksekutor karena kewenangan dari pusat.

“Bisa di lihat tadi, ternyata ada miskomunikasi atau misregulasi masalah penanganan kawasan kumuh, makanya kita sering-sering berkomunikasi untuk mesinkronkan, mana intervensi yang dilakukan oleh kabupaten, mana intervensi oleh propinsi agar tepat sasaran," tutup Akmal.

Dalam kesempatan ini pula Makmur Marbun juga menyampaikan, antrian BBM yang juga terjadi di PPU dan bahkan truk-truk yang antri bisa sampai menginap untuk mendapatkan pasokan BBM.
"Di sepanjang jalan PPU tidak bisa dibangun apa-apa karena dibawah terdapat saluran pipa Pertamina, sehingga masyarakat PPU hanya menonton dan tidak punya pendapatan sendiri yang ingin membuat usaha tidak bisa buat apa-apa, miris saya melihatnya,” ungkap Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.

Tambahnya, kita perbaiki bersama supaya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. (Humas 11/Humprot/*DiskominfoPPU)